KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL 10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TAHUN 2022

Penti, Sepsianti Putri and Deswita, Rosra (2024) KAJIAN YURIDIS TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEKTOR DOMESTIK DI MALAYSIA DITINJAU DARI PASAL 10 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TAHUN 2022. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 1. Cover Skripsi, Persetujuan dan pengesahan, abstrac dan abstrak, daftar isi.pdf Download (1MB)
	Text 2. BAB I Pendahuluan.pdf Download (720kB)
	Text 3. BAB IV Penutup.pdf Download (560kB)
	Text 4. FULL TEKS SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara asal pekerja migran kedua terbesar se- ASEAN, hal ini bisa dilihat dari masih tingginya jumlah pengguran di Indonesia serta minimnya kesempatan kerja yang disediakan ,hanya saja distribusi buruh migran tersebut tidak sejalan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, setiap tahun sekitar 450.000 warga Indonesia (WNI) berangkat ke luar negeri sebagai pekerja, 70% di antaranya adalah perempuan.Dalam hal penempatan pekerja migran sering terjadi persoalan melihat hal tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat membuat MoU. Rumusan Masalah : 1.Bagaimanakah Pengaturan Pekerja migran Indonesia di Malaysia menurut Pasal 10 Memorandum of Understanding? 2. Bagaimanakah Kajian yuridis tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia di Tinjau dari Pasal 10 MoU tahun 2022?, Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif, Sumber data dengan data sekunder, teknik pengumpulan data studi dokumen dan data di analisis kualitatif. Hasil penelitian (1)Pengaturan Pekerja migran Indonesia di Malaysia dalam Pasal 10 MoU mengatakan bahwa PMI boleh berkomunikasi dengan keluarga, serta Malaysia wajib memfasilitasi fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMI tanpa adanya penundaaan, Namun peraturan dan ketentuan Pasal 10 tersebut belum dijalankan secara optimal dikarenakan Malaysia masih banyak melanggar Pasal 10 sehingga membuat permasalahan dalam pekerja migran belum bisa diatasi dengan semestinya.(2) Kajian Yuridis tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sektor Domestik di Malaysia yang dilakukan kedua Negara dalam memberi perlindungan kepada PMI dengan menggunakan One Chanel sytem,dimana dalam pelaksanaanya belum berjalan dengan baik, dikarnakan pihak Malaysia masih melanggar kesepakatan yang ditetapkan MoU.

Actions (login required)

View Item