PERANAN DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN REVENGE PORN

Fachrur, Razi and hendriko, arizal (2000) PERANAN DITRESKRIMSUS POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN REVENGE PORN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text File 1 Skripsi Ojik.pdf Download (836kB)
	Text File 2 Skripsi Ojik.pdf Download (528kB)
	Text FILE 3 SKRIPSI OJIK.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana pidana revenge porn diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana revenge porn termasuk tindak pidana khusus sehingga dalam pemberantasannya menjadi kewenangan dimana salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah MPA (24) Mahasiswa UA karena mengancam menyebarkan video asusila dirinya KA ke media sosial. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakan peranan Kepolisian Polda Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn?: 2) Apakah kendala yang ditemui Kepolisian Polda Sumbar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban revenge porn? Jenis penelitian berupa penelitian hukum empiris; sumber data berasal dari data primer dan data sekunder; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Peran Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban revenge porn: 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana revenge porn yaitu kendala internal (hilangnya barang bukti, keterbatasan alat dan perangkat dan kualifikasi penegak hukun) dan kendala eksternal (enkripsi data, kurangnya keterbukaan korban kepada penyidik, dan penjaminan terhadap hak-hak korban).

Actions (login required)

View Item