KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

Monicha Lewensky Suryawinata, Monicha (2024) KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 12/G/1995/PTUN-PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SURAT KEPUTUSAN KAN NAGARI GUGUK VIII KOTO KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text Skripsi Monicha Lewensky 20-047 File 1.pdf Download (858kB)
	Text Skripsi Monicha Lewensky 20-047 File 2.pdf Download (61kB)
	Text Skripsi Monicha Lewensky 20-047 File 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Sengketa TUN seringkali terjadi pada orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat lahirnya keputusan TUN oleh Pejabat/Badan TUN. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN dalam Pasal 47 menyebutkan kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Fungsi utama PTUN adalah untuk menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan pemerintah dan individu, badan usaha, atau pihak lain terkait dengan tindakan atau kebijakan administrasi pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini: 1) Apa Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara? 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Penyelesaian Sengketa Surat Keputusan KAN Nagari Guguk VIII Koto? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber Data yang dipergunakan Data Sekunder, terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumen, serta Analisa Data menggunakan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) Konsekuensi hukum yang diterima para pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat di PTUN Padang berdasarkan amar putusan Majelis Hakim PTUN Padang dimenangkan oleh Penggugat 2) Pertimbangan Hakim PTUN berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.13/1983 dan Instruksi Gubernur Sumatera Barat No.04/Inst/GDB/1994 sebenarnya sudah merupakan putusan yang sah dan badan atau pejabat TUN harus melaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item