KAJIAN YURIDIS ILLEGAL FISHING KAPAL IKAN CHINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) NATUNA UTARA DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Ghea, Azzahra Putri and Dwi, Astuti Palupi (2024) KAJIAN YURIDIS ILLEGAL FISHING KAPAL IKAN CHINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) NATUNA UTARA DITINJAU DARI UNCLOS 1982. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text File I Skripsi Ghea Azzahra Putri.pdf Download (547kB)
	Text File II Skripsi Ghea Azzahra Putri.pdf Download (209kB)
	Text File III Full Skripsi Ghea Azzahra Putri..pdf Restricted to Repository staff only Download (991kB)

Abstract

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan hukum mengenai perlindungan wilayah perairan Indonesia antara lain dengan ratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Langkah tersebut bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia khususnya di ZEE Natuna Utara. Rumusan masalahnya 1) Bagaimanakah tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara? 2) Bagaimanakah kajian yuridis illegal fishing kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya 1) Illegal fishing yang dilakukan China di ZEE Natuna Utara (2016-2020) menimbulkan ketegangan dengan Indonesia karena perbedaan klaim wilayah. Kegiatan ini berdampak negatif terhadap perekonomian, ekologi, dan nelayan lokal. Indonesia menanggapinya dengan mengambil langkah-langkah hukum, termasuk penegakan hukum nasional dan kerjasama regional untuk melindungi sumber daya laut dan kedaulatan wilayah. 2) Kajian yuridis mengenai illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan China di ZEE Natuna Utara menggarisbawahi pelanggaran hak-hak Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 yang mengakibatkan kerugian ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Upaya penegakan hukum melibatkan hukum internasional dan hukum nasional, serta kerjasama internasional. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan preventif, upaya penegakan hukum, kerjasama dengan nelayan, dan PSM untuk memerangi IUU fishing. Kata Kunci: Illegal Fishing, Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS 1982

Actions (login required)

View Item