Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK Pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi

Beby Mustika, Julita Saputri and Helmi Chandra SY, Helmi (2024) Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pengawas KPK Pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Penegakan Tindak Pidana Korupsi. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text File 1 Skripsi Beby Mustika J.S.pdf Download (1MB)
	Text File 2 Skripsi Beby Mustika J.S.pdf Download (169kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB)

Abstract

Dewan Pengawas (Dewas KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 Ayat (1) yang mengakibatkan pro dan kontra dalam Masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana kedudukan dewan pengawas KPK pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam penegakan tindak pidana korupsi. 2) Bagaimana kewenangan dewan pengawas KPK dalam sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang meninjau dokumen dan memakai berbagai data sekunder. Data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini 1) Dewas KPK berada sejajar dengan pimpinan KPK, dalam struktur digambarkan dengan garis lurus putus-putus yang menghubungkan pimpinan dengan Dewas yang saling berkoordinasi satu sama lainnya. Selain itu Dewas juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pimpinan KPK serta memberikan kewenangan izin Penyadapan,Penggeledahan dan/atau Penyitaan yang diatur dalam Pasal 37B. Sedangkan hubungan Dewas dengan Sekretariat Dewas dihubungkan dengan garis lurus yang artinya hubungan dewas dengan sekretariat dewas terhubung secara langsung tanpa perantara. 2) Kewenangan dewas yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK,memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik,menerima laporan dari masyarakat,menyelenggarakan sidang,melakukan evaluasi kinerja KPK.

Actions (login required)

View Item