KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME TAHUN 2000 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Indah Dwi, Aftika Sari and Dwi, Astuti Palupi and Ahmad, Iffan (2024) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN HUMAN TRAFFICKING MENURUT PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME TAHUN 2000 DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER DAFTAR ISI.pdf Download (776kB)
	Text BAB I.pdf Download (535kB)
	Text BAB IV PENUTUP.pdf Download (264kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (331kB)
	Text FULL TEXT SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perdagangan Manusia merupakan kejahatan serius yang melibatkan pemaksaan individu untuk menyediakan tenaga kerja, layanan, atau terlibat dalam tindakan seks komersial. Kejahatan ini tidak hanya memiliki dampak ekonomi, tetapi juga menciptakan implikasi politik, budaya, dan kemanusiaan, menjadikannya salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia. Kemiskinan, sebagai faktor dominan, membuat individu dengan tingkat kehidupan rendah rentan terhadap pemaksaan dengan janji pekerjaan yang lebih baik. Terutama wanita menjadi objek sering perdagangan manusia, diperparah oleh budaya patriarki yang menekan mereka. Aturan hukum yang ada masih kurang ketat, memberikan celah bagi pelaku perdagangan manusia yang merasa tidak takut pada konsekuensi hukum. Meski ditetapkan untuk mengatasi perdagangan manusia, ternyata masih bertentangan dengan kasus-kasus yang telah terjadi. Selain itu, beberapa konvensi internasionaltelah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, namun implementasinya masih menemui kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaituyang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut dengan penelitian kepustakaan. Protokol ini mengatur perlindungan korban melalui bantuan, status di negara penerima, dan pemulangan ke negara asal. Negara dituntut untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia melalui berbagai upaya seperti penelitian, sosialisasi, kampanye media, dan inisiatif sosial. Meskipun regulasi sudah dikeluarkan, penegakan hukum dan partisipasi masyarakat dianggap kunci untuk mengungkap dan mengatasi kejahatan ini. Indonesia, sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Perda No. 1 tahun 2011 untuk perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan manusia.

Actions (login required)

View Item