KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028

Rondang, Nauli Tampubolon and Boy Yendra, Tamin (2024) KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN TERPIDANA KORUPSI SEBAGAI CALON LEGISLATIF PERIODE 2024-2028. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text File skripsi Rondang Nauli Tampubolon.pdf Download (943kB)
	Text File II Skripsi Rondang Nauli Tampubolon.pdf Download (217kB)
	Text File III Full Skripsi Rondang Nauli Tampubolon.pdf Restricted to Repository staff only Download (613kB)

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses demokrasi di suatu negara yang didalamnya ada warga yang di lakukan secara langsung untuk memilih anggota parlemen atau wakil pemerintah. Pemilu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu, disebut juga pesta demokrasi, diselenggarakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat sesuai menentukan calon untuk memangku posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif. Parpol adalah organisasi yang bersifat regional didirikan oleh sekelompok orang negara indonesia secara sukarela berdasarkan kemauan dan niat yang serupa. Rumusan masalahnya adalah 1) Apakah bentuk kewenangan partai politik dalam pengusulan calon legislatif? 2) Bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif yang mempengarugi dinamika politik ditingkat legislatif? Dalam pembahasan permasalahan ini digunakan metode penelitian normatif yang berarti penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan kewenangan partai politik dalam pengusulan terpidana korupsi sebagai calon legislatif. Hasil penelitiannya adalah, 1) Bentuk kewenangan partai politik adalah rekrutmen calon legislatif berdasarkan kriteria oleh partai politik dan penetapan calon yang diusulkan partai. Dari kewenangan tersebut partai politik tidak menggunakan dengan baik, dimana partai politik mengusulkan terpidana korupsi sebagai calon legislatif. 2) Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait bolehnya terpidana korupsi mencalonkan diri yang ada pada PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan pemerintah mempengaruhi partai politik dan masyarakat. Kata Kunci: Kewenangan Partai Politik, Terpidana Korupsi, Pengusulan, Legislatif

Actions (login required)

View Item