PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU

KANZA, NABILA PUTRI and Rianda, Seprasia (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PALSU. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text i COVER, HAL.PENGESAHAN, PERSETUJUAN, ABSTRAK, DAFTAR ISI, BAB PENDAHULUAN.pdf Download (764kB)
	Text ii BAB IV (KESIMPULAN DAN SARAN), DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (109kB)
	Text iii FULL TEXT SKRIPSI KANZA NBILA PUTRI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemalsuan surat berupa akta otentik dapat dipidana karena melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUHP tidak terkecuali pelakunya adalah seorang notaris. Sebagaimana contoh perkara pidana No. 13/Pid.B/2017/PN. Gin. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?. 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik?. Penelitian mengunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data studi dokumen, dan dianalisa secara kualitatif. Hasil Penelitian 1) Pertanggungjawaban Pidana pembuatan akta palsu yang dilakukan oleh pelaku notaris sebagaimana 4 kasus yang penulis teliti telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsurnya yaitu : adanya unsur tindak pidana, unsur kesalahan, mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu pertimbangan yuridis terdiri dari surat dakwaan, surat tuntutan, pembuktian dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Notaris, Akta

Actions (login required)

View Item