PENGATURAN NON REVOULMENT MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

M. Harits Alfaridzi, Harits and Narzif, Narzif (2024) PENGATURAN NON REVOULMENT MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

Preview	Text SKRIPSI M HARITS ALFARIDZI FILE 1.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text SKRIPSI M HARITS ALFARIDZI FILE 2.pdf Download (244kB) | Preview
	Text SKRIPSI M HARITS ALFARIDZI FILE FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)

Abstract

Prinsip non refoulement di diatur dalam Refugeess Conventon Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan non-refoulement Konvensi Jenewa tahun 1951. 2) Bagaimanakah implementasi non-refoulement dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum normatif (normatif legal research). Sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa : 1) Prinsip non refoulement di diatur dalam Refugeess Conventon Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951. 2) Pengaturan dan Penerapan Prinisp Non-Refoulement di Indonesia Sampai sekarang, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	20 Mar 2024 01:08
Last Modified:	20 Mar 2024 01:08
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/19090

Actions (login required)

View Item