PENGATURAN NON REVOULMENT MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

M. Harits Alfaridzi, Harits and Narzif, Narzif (2024) PENGATURAN NON REVOULMENT MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text SKRIPSI M HARITS ALFARIDZI FILE 1.pdf Download (259kB)
	Text SKRIPSI M HARITS ALFARIDZI FILE 2.pdf Download (244kB)
	Text SKRIPSI M HARITS ALFARIDZI FILE FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (477kB)

Abstract

Prinsip non refoulement di diatur dalam Refugeess Conventon Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan non-refoulement Konvensi Jenewa tahun 1951. 2) Bagaimanakah implementasi non-refoulement dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan peraturan perundang undangan Indonesia. Jenis penelitian adalah hukum normatif (normatif legal research). Sumber data yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa : 1) Prinsip non refoulement di diatur dalam Refugeess Conventon Tahun 1951 atau dikenal juga sebagai Konvensi Jenewa tentang Status Pengungsi Tahun 1951 yaitu terdapat pada Pasal 33 Konvensi Jenewa Tahun 1951. 2) Pengaturan dan Penerapan Prinisp Non-Refoulement di Indonesia Sampai sekarang, Indonesia belum menjadi Negara Pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1961 tentang Status Pengungsi.

Actions (login required)

View Item