GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK

okri, saprianto and Zarfinal, Zarfinal (2024) GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text SKRIPSI OKRI _ Cover, Pengesahan, Persetujuan, Abstrak, Abstract, Daftar isi, Bab I.pdf Download (1MB)
	Text SKRIPSI OKRI _ Bab IV Penutup s.d selesai.pdf Download (46kB)
	Text SKRIPSI OKRI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

GANTI RUGI PERTANGGUNGJAWABAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK Okri Saprianto1 , Zarfinal1 1Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email: okrisaprianto4@gmail.com ABSTRAK Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap? (2) Apa saja Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah memiliki Putusan berkekuatan hukum tetap? (3) Apa saja Upaya yang harus dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Mekanisme dalam meminta Ganti Rugi adalah Pihak penggugat mengajukan permohonan eksekusi secara tertulis ke Pengadilan Negeri Klas IA Padang. 2) Kendala-kendala yang ditemukan dalam meminta Ganti Rugi adalah pihak yang kalah tidak ada uang atau asset untuk membayar ganti rugi tersebut. 3) Upaya yang dilakukan terhadap Pihak yang tidak mau Membayar Ganti Rugi adalah atas dasar permohonan permintaan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan eksekusi memerintahkan kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi secara paksa. bentuk upaya eksekusi secara paksa yang dilakukan adalah melakukan penyitaan terhadap harta milik Tergugat dan barang yang disita akan dilakukan penjualan dan terhadap hasil penjualan akan diberikan kepada Penggugat. Kata Kunci: Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Jaminan Fidusia

Actions (login required)

View Item