JAMINAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU

I Wayan Agus, Darmawan and Uning, Pratimaratri and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2024) JAMINAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN BAGI TAHANAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PEKANBARU. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER - BAB I I WAYAN.pdf Download (816kB)
	Text BAB IV - DAFTAR PUSTAKA I WAYAN.pdf Download (261kB)
	Text I Wayan Agus_Tesis_FINAL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Salah satu hak tahanan adalah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan selama proses peradilan pidananya berlangsung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) Perpres Nomor 107 Tahun 2013. Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, selama tahun 2018-2022 menerima 216 tahanan rawat inap, namun hanya 63% yang bisa dibayarkan dari dana DIPA rumah sakit. Sisanya 22% ditanggung oleh keluarga tersangka, 10% dibantu oleh penyidik bersama keluarga dan 5% dilakukan pengobatan di ruang emergensi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru? 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi RS Bhayangkara Pekanbaru dalam memenuhi hak kesehatan tahanan? 3) Apakah upaya RS Bhayangkara Pekanbaru?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris; sumber data berasal dari data primer (wawancara dan kuesioner) dan data sekunder (studi dokumen); data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: 1) Pelayanan Kesehatan tahanan di RS Bhayangkara Pekanbaru tidak membedakan pelayanan Kesehatan terhadap tahanan maupun pasien umum; 2) Kendala yang dihadapi yaitu biaya pengobatan tahanan hanya 71,4% yang dibayarkan menggunakan anggaran negara, 8,60% dibayar oleh keluarga dan 5,71% oleh penyidik POLRI; 3) Upaya yang dilakukan berupa memberikan penyuluhan, pelatihan, serta koordinasi dengan penyidik tentang pelayanan kesehatan tahanan, dan mengajukan rencana pembiayaan kesehatan tahanan kepada negara. Kata kunci: pelayanan, kesehatan, tahanan, RS Bhayangkara

Actions (login required)

View Item