PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

Fahrur Rozi, Rozi and Maiyestati, Maiyestati (2024) PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEPADA DPRD DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER, HALAMAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN, ABSTRAK, DAFTAR ISI, DAN BAB PENDAHULUAN.pdf Download (546kB)
	Text BAB KESIMPULAN SARAN DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (35kB)
	Text FULL TEKS SKRIPSI FAHRUR ROZI.pdf Restricted to Repository staff only Download (825kB)

Abstract

Fahrur Rozi, Maiyestati Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Email: Fahrur9878@gmail.com ABSTRAK Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasaman Barat kepada DPRD tahun 2022 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Rumusan masalah: 1) Bagaimana prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun ? 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 ? 3) Apa upaya-upaya yang dapat dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di kabupaten Pasaman Barat 2022 ? Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder kemudian teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian:1) Proses prosedur penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat tersebut melibatkan tahapan-tahapan yang terstruktur, termasuk pengumpulan data keuangan, analisis kinerja, dan penyusunan laporan berdasarkan regulasi yang berlaku. 2) Kendala yang dihadapi meliputi seluruh laporan harus diselesaikan secara bersamaan ini mengakibatkan beberapa bagian yang ditugaskan untuk membuat LKPJ kesulitan dalam membagi waktu, terjadinya pergantian kepala bagian, keterlambatan data, kualitas data kurang baik, dan terakhir kurang memadainya sistem informasi 3) Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi, mengeluarkan Surat Peringatan dari pimpinan, Surat Peringatan merupakan langkah tegas yang dapat diambil untuk mengatasi keterlambatan pelaporan data, dan memberikan pemahaman kepada bagian yang baru. Kata Kunci: Prosedur, Laporan Pertanggungjawaban, Kepala Daerah, DPRD, Kabupaten Pasaman Barat.

Actions (login required)

View Item