HARMONISASI HUKUM PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hendri, Oktavia Hatta and Uning, Pratimaratri and Boy Yendra, Tamin (2024) HARMONISASI HUKUM PENGEMBALIAN ASET HASIL KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

Preview	Text COVER - BAB I.pdf Download (708kB) | Preview
Preview	Text PENUTUP - DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (255kB) | Preview
	Text HENDRI OKTAVIA HATTA.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana korupsi saat ini terus berkembang hingga membuat kerugian besar bagi negara, terlebih hal tersebut disertai dengan adanya tindakan menyembunyikan aset bahkan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok permasalahan yaitu berfokus pada bagaimana harmonisasi hukum pengembalian aset dan reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif kebijakan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan yang diatur Pasal 32, 33, 34, dan 38C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC. Selain ketentuan yang belum memadai, pentingnya undang-undang tentang perampasan aset juga dapat dilihat dari posisi Indonesia sebagai negara peratifikasi UNCAC. Perspektif kebijakan dalam RUU Perampasan Aset pada dasarnya dapat menopang agenda pemulihan kerugian keuangan negara sekaligus merampasan aset secara maksimal dari para pelaku korupsi. Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya DPR bersama dengan pemerintah segera melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset sehingga kebutuhan Indonesia dapat dihadirkan dan digunakan dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga terdapat kebijakan yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya. Kata kunci : Perampasan Aset, Korupsi, Keuangan Negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Program Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum Magister
Date Deposited:	02 Sep 2024 08:01
Last Modified:	02 Sep 2024 08:01
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/21375

Actions (login required)

View Item