PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PENDERITA KANKER DALAM LAYANAN KEMOTERAPI

Rahmat, Taufik and Uning, Pratimaratri and Sanidjar, Pebrihariati (2024) PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI PASIEN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PENDERITA KANKER DALAM LAYANAN KEMOTERAPI. Masters thesis, Universitas Bung Hatta.

[img] Text
COVER - PENDAHULUAN.pdf

Download (577kB)
[img] Text
PENUTUP - DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (173kB)
[img] Text
Tesis RAHMAT TAUFIK.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Pengobatan kemoterapi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit harus mengikuti aturan dari formularium nasional. Kadang ditemukan perbedaan antara Formularium Nasional dengan regimen kemoterapi yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI). Rumusan Masalah : 1)Bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi?, 2)Apa kendala-kendala dalam pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi? 3)Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi?. Penelitian ini penelitian hukum sosiologis, sumber data primer dan sekunder, dianalisis secara kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian: 1)Pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi akan berpedoman ke Formularium Nasional yang juga menjadi acuan BPJS. 2)Kendala dalam pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi adalah ketika ada perbedaan antara Formularium Nasional dengan pedoman pengobatan panduan praktek klinik dari perhimpunan bedah Onkologi. Jika ada perbedaan, akan ada retriksi/batasan dalam pemberian obat. 3) Upaya yang dilakukan oleh dokter dan rumah sakit terhadap pemenuhan hak kesehatan bagi pasien BPJS penderita kanker dalam layanan kemoterapi kalau ada retriksi dari BPJS, dokter akan menyesuaikan dengan aturan yang dari BPJS. Upaya lain adalah di tingkat pusat dengan melakukan dialog antara perhimpunan Bedah Onkologi, BPJS dan Kemenkes agar ada kesesuaian antara pedoman praktek klinik dari bedah Onkologi dengan Formularium Nasional yang menjadi pedoman dari BPJS. Kata kunci: Kanker, Kemoterapi, BPJS, Pasien, Hak Kesehatan

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Program Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User: Hukum Magister
Date Deposited: 03 Sep 2024 04:26
Last Modified: 03 Sep 2024 04:26
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/21473

Actions (login required)

View Item View Item