PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Alifah Aura Cipta, Alifah Aura Cipta and Yofiza Media, Yofiza Media and Suamperi, Suamperi (2024) PELAKSANAAN PERAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI-PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA TRANSPORTASI UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[img] Text
FILE SKRIPSI AURA 1.pdf

Download (791kB)
[img] Text
FILE SKRIPSI AURA 2.pdf

Download (338kB)
[img] Text
FILE SKRIPSI AURA FULL TEKS.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Permenhub RI No. 41 Th 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU), dalam ketentuan BAB 1 Pasal 3 butir (a) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Klasifikasi KOBU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah, 1) Bagaimanakah pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau? 2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau? 3) Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau?, yaitu 1) Melakukan program yang berfokus pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan, Melakukan koordinasi dan sosialisasi, Penandatanganan Letter of Operational Coordination Agreement. 2) Pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II, Koordinasi dengan badan-badan terkait. 3) Meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dan kantor regional, Melakukan peningkatan infrastruktur untuk menghadapi situasi darurat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hukum FH
Date Deposited: 04 Sep 2024 06:42
Last Modified: 04 Sep 2024 06:42
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/21810

Actions (login required)

View Item View Item