TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Mohamad Aldi Ramadhan, Aldi and Helmi Chandra SY, Helmi and Maiyestati, Maiyestati and Sanidjar, Pebrihariati (2024) TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text File 1 Mohamad Aldi Ramadhan.pdf Download (574kB)
	Text File 2 Mohamad Aldi Ramadhan.pdf Download (162kB)
	Text File 3 Mohamad Aldi Ramadhan.pdf Restricted to Repository staff only Download (797kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menunjukkan indikasi keberpihakan dan benturan kepentingan oleh ketua MK, terkait potensi pencalonan keponakannya yang terhalang oleh batas usia dalam Undang-Undang Pemilu. Rumusan masalah: 1. Apa saja gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan Mahkamah Konstitusi? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perubahan batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan sumber data studi dokumen. Hasil Penelitian: Dasar Gugatan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yaitu: a. Adanya diskriminasi usia b. Tidak menghalangi hak-hak konstitusional c. Pejabat publik tidak boleh terhambat oleh ketidakpastian usia d. terbukti dan berpengalaman dalam memimpin. e. Diberikan kesempatan yang sama f. Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan prestasi signifikan dalam pemerintahan g. Kewenangan pengaturan pembatasan usia tidak diatur dalam konstitusi. 2) Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, a. Pertimbangan Hakim: Peluang Generasi Muda, Kualitas dan Pengalaman, serta Putusan Terbatas. b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Alasan Berbeda (Concurring Opinion): Penerimaan Syarat pengalaman, Kebijakan terbuka, Fungsi Kepala Daerah, Pengalaman sebagai kepala daerah relevan sebagai indikator kelayakan calon presiden dan wakil presiden. c. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion): Kekhawatiran terhadap interpretasi, kemerdekaan kehakiman. Kata kunci: Perubahan, Batas Usia, Putusan Mahkamah Konstitusi

Actions (login required)

View Item