PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg)

Abrar Tanjung, Abrar Tanjung and Hendriko Arizal, S.H., M.H, Hendriko Arizal, S.H., M.H (2024) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 890/Pid.Sus/2020/PN Pdg). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text cover - bab 1.pdf Download (752kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Repository staff only Download (669kB)
	Text bab III - habis.pdf Restricted to Repository staff only Download (600kB)
	Text SKRIPSI ABRAR 1 FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)

Abstract

Terdakwa dijerat Pasal 88 Jo 76i Undang-UndangNo35 Tahun 2014 sebagai perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Ayat 1 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan nomor: 890/pid.sus/2020/PN pdg, Pelaku melakukan eksploitasi seksual dan mengambil keuntungan terhadap 2 dua orang korbannya,satu korbannya terkategori anak,Rumusan Masalah (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orangpada kasus putusan: 890/pid.sus/2020/PNpdg?(2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor:890/pid.sus/2020/PN pdg ?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif studi pustaka, penelitian dijelaskan dari bahan hukum primer,sekunder dan tersier, Pengumpulan data dengan studi dokumen dianalisis secara kualitatif.Simpulan hasil penelitian(1) Terdakwa DPmelanggar Pasal 88 jo 76i Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terdakwa juga melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-UndangNo 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2)Pertimbangan hakim yuridis, hakim memilih dakwaan alternatif kumulatif dan pidana 2 tahun 3 bulan dengan denda 120.000.000dengan ketentuan apa bila tidak dibayar maka diganti 2 dua bulan kurungan, Pertimbangan hakim non yuridis sebagaimana hakim sebelum menjatuhkan pidana harus memperhatikan hal-hal meringankan dan memberatkan.

Actions (login required)

View Item