PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PIDANA TAMBAHAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG

VIVIN, MARGARETHA (2016) PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN BERUPA PIDANA TAMBAHAN PENGEMBALIAN ASET NEGARA OLEH KEJAKSAAN NEGERI PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text cover.rtf Download (187kB)
	Text absrak.rtf Download (83kB)
	Text DAFTAR ISI.rtf Download (100kB)
	Text KATA PENGANTAR.rtf Download (219kB)
	Text BAB I.rtf Download (121kB)
	Text BAB II.rtf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text BAB III.rtf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text BAB IV.rtf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
	Text Daftar pustaka.rtf Download (49kB)

Abstract

Abstrak Pidana tambahan terdapat dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan atau eksekusi pidana tambahan berupa pengembalian aset negara sering menemui kendala. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pidana tambahan pengembalian aset negara oleh Kejaksaan Negeri Padang? 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa eksekutor dalam pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi?. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan pengembalian aset negara dilakukan dengan cara barang bukti dipindahkan dan dibuatkan rekening baru di bank yang berbeda yang diketahui oleh kepala Kejaksaan Negeri Padang, lalu di setorkan oleh pihak bank ke Kementrian Keuangan negara untuk disetorkan kembali ke kas negara. 2) Kendala yang dihadapi oleh jaksa eksekutor yaitu; Sulitnya mendapatkan aset dari hasil Tindak Pidana Korupsi; Pihak dari keluarga terpidana menyembunyikan keterangan hasil kekayaan melakukan tindak pidana korupsi; Jaksa berupaya untuk melakukan pemantauan ke alamat atau keluarga terpidana meminta bantuan aparat daerah mencari alamat yang bersangkutan; Melakukan upaya gugatan perdata, Tata Usaha Negara (TUN) atas kekayaan aset negara yang dimiliki oleh terpidana; Saksi yang sulit memberikan keterangan. Kata Kunci : Pidana Tambahan, Aset Negara, Korupsi, Eksekusi

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	andi rahman
Date Deposited:	17 Jan 2025 03:39
Last Modified:	17 Jan 2025 03:39
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/23911

Actions (login required)

View Item