PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENNOUS DI PROVINSI JAMBI DI TINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989

Aprianti, Cici and Deswita, Rosra (2025) PERLINDUNGAN HAM TERHADAP SUKU ANAK DALAM SEBAGAI KAUM INDIGENNOUS DI PROVINSI JAMBI DI TINJAU DARI KONVENSI ILO 169 TAHUN 1989. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text BAB PENDAHULUAN CICI.pdf Download (2MB)
	Text BAB PENUTUP CICI.pdf Download (310kB)
	Text SKRIPSI CICI OK.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Suku Anak Dalam sebagai masyarakat adat atau kaum Indigenous adalah salah satu suku terasing dan minoritas yang tinggal di Kabupaten Batang Hari, Bungo, Sarolangun dan Merangin di Provinsi Jambi yang saat ini telah mengalami pengusiran dan perampasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah dan Perusahaan perkebunan, hal ini merupakan pelanggaran HAM yang diatur dalam DUHAM. Sedangkan ketentuan mengenai masyarakat adat sebagai kaum indigenous diatur dalam Konvensi ILO no. 169 tahun 1989. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum indigenous menurut konvensi ILO 169? (2) Bagaimanakah upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam menurut masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi? Jenis penelitian Hukum Sosiologis.Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yang dilakukan studi dokumen dan wawancara.Data dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam sebagai kaum Indigenous menurut Konvensi ILO 169 yang diatur dalam Pasal 14 yang artinya memaksa negara untuk mengakui hak penguasaan dan kepemilikan masyarakat adat. Apabila tidak mengakui, negara akan melanggar hak-hak masyarakat adat tersebut. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi harus melindungi Suku Anak Dalam sebagai masyarakat adat atau kaum indigenous. 2. Upaya perlindungan HAM terhadap Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dan bekerjasama dengan PT Sari Aditya Loka sudah melaksanakan pembinaan berupa pemukiman, rumah pintar, pemberdayaan dan kesehatan, serta bantuan sembako setiap bulannya, pendidikan formal dan non fomal yang disertakan dengan makan siang gratis. Namun masih ada Suku Anak Dalam yang mengasingkan diri karena belum menerima pembaharuan yang berkaitan dengan pengusiran dan perubahan fungsi hutan tersebut.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hukum FH
Date Deposited:	21 Mar 2025 07:20
Last Modified:	21 Mar 2025 07:20
URI:	http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/25101

Actions (login required)

View Item