PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH (Studi Perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN Pdg)”

Nila, Fauziah and Yetisma, Saini and Yansalzisatry, Yansalzisatry (2020) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH (Studi Perkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN Pdg)”. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) COVER.pdf Download (309kB)
	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) ABSTRAK.pdf Download (295kB)
	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) BAB I.pdf Download (370kB)
	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text 46 NILA FAUZIAH (1610012111062) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (315kB)

Abstract

TindakpidanakorupsidiaturdalamPasal 2 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. Padaperkara No. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.PdgterdakwaESP sebagai PPAT yang telahditunjukmembuataktepelepasanhakdalamkegiatanpengadaantanahuntukpembang unanKampus III IAIN Imam Bonjoltelahmelakukantindakpidanakorupsi, hakim menjatuhkanpidanapenjaraselama 4 tahundandendasebesarRp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) denganketentuanapabiladendatersebuttidakdibayarakandigantidenganpidanakurungan selama 2 (dua) bulan. Rumusanmasalah1. BagaimanakahpenerapanpidanapadaperkaraNo. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg? 2. Bagaimanakahpertimbangan hakim padaperkaraNo. 27/Pid.Sus/TPK/2016./PN.Pdg?. Penelitianinimenggunakanpendekatanyuridisnormatif. Sumber data berupa data sekunder yangterdiri dari bahanhukumprimer, sekunder, dan tersier,teknikpengumpulan data melaluistudidokumendandata dianalisissecarakualitatif. Simpulanhasilpenelitian: 1. Perbuatanterdakwatelahmemenuhiunsur-unsur yang terdapatdalamPasal2 ayat (1) tersebut. 2. Pertimbangan hakim dalamperkarainiterdiridaripertimbanganyuridisdiantaranyadakwaanjaksapenuntutumu m, tuntutanjaksa, alatbukti, danbarangbuktisertapertimbangan non yuridisdiantaranyahal yang memberatkandanmeringankanterdakwa. KataKunci: PenerapanPidana, Korupsi, PPAT, Pengadaan Tanah.

Actions (login required)

View Item