PERDAGANGAN PENGARUH (Trading In Influence) OLEH LEMBAGA LEGISLATIF DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Agustina, Sri Wahyuni and Uning, Pratimaratri and Boy, Yendra Tamin (2021) PERDAGANGAN PENGARUH (Trading In Influence) OLEH LEMBAGA LEGISLATIF DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.pdf Download (91kB)
	Text bab i.pdf Download (280kB)
	Text bab iv.pdf Download (102kB)
	Text cover.pdf Download (420kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (157kB)
	Text skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (918kB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 18 huruf a dan b UNCAC (United Nation Convention Againts Corruption) dan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo UU N0. 20 tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Indonesia meratifikasi di dalam Konvensi PBB yang menentang Korupsi dengan diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.(1).Bagaimanakah Hakim Menerapkan Aturan Terhadap Perdagangan pengaruh (Trading In Influence) di Lingkungan Legislatif Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia? (2).Bagaimanakah prospek perdagangan pengaruh (trading in influence) di lembaga legislatif dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang digunakan Purposive Sampling. Analisis Data dengan menggunakan Interprestasi Gramatikal dan Statute Approach. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: (1).Penerapan perdagangan pengaruh oleh hakim menggunakan Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 teperubahan atas UU No. 31 tahun 1999 karena Indonesia belum mempunyai aturan khusus yang mengatur mengenai perdagangan pengaruh. (2) Harusnya UU Tipikor saat ini yaitu harus mengambil semua ketentuan yang di atur dalam UNCAC, gunanya untuk mendefenisikan kembali kerugian negara, memperluas jenis instrumen hukuman dan memberikan prosedur yang jelas untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi kerusakan yang terjadi dari korupsi. . Kata Kunci: Kriminalisasi, Trading In Influence, Lembaga Lagislatif, Korupsi

Actions (login required)

View Item