Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Pembangunan Perumahan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus 228/Pid.Sus/2016/PN SDA)

Fero, Tama Jaka Sakti and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2021) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Pembangunan Perumahan Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah (Studi Kasus 228/Pid.Sus/2016/PN SDA). UNSPECIFIED thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 COVER.pdf Download (22kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 ABSTRAK.pdf Download (34kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 KATA PENGANTAR-DAFTAR ISI.pdf Download (137kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 BAB I.pdf Download (304kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 BAB IV.pdf Download (65kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (92kB)
	Text 5. FEROTAMA JAKA SAKTI 1610012111063 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)

Abstract

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Pembangunan Perumahan yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Studi Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.SDA) Ferotama Jaka Sakti1, Deaf Wahyuni Ramadhani1 1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:ferotamajs24@gmail.com ABSTRAK Menghalangi proses kegiatan pembangunan pemukiman masyarakat yang merupakan program pemerintah, merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 159 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sebagaimana contoh kasus putusan nomor putusan 228/Pid.Sus/2016/PN.SDA. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan pembangunan perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah pada putusan nomor 228/Pid.Sus/2016/PN SDA? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan pembangunan perumahan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah pada putusan nomor 228/Pid.Sus/2016/PN SDA? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal daridata sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan: 1) Pertimbangan hakim secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan yang dilanggar, serta pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan meringankan. 2) Bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada pelaku adalah Bentuk pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dimana dalam kasus ini pelaku terbukti benar melakukan tindak pidana menghalangi kegiatan pembangunan tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku. Kata kunci: Pidana, Menghalangi, Pembangunan, Perumahan, Pemerintah Daerah.

Actions (login required)

View Item