Leddy, Alvinda and Syafridatati, Syafridatati (2021) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli Oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 COVER.pdf Download (32kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 ABSTRAK.pdf Download (105kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 KATA PENGANTAR-DAFTAR ISI.pdf Download (412kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 BAB I.pdf Download (311kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 BAB IV.pdf Download (158kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (161kB) |
|
Text
10. LEDDY ALVINDA 1610012111203 LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
Abstract
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH SATGAS SABER PUNGLI PROVINSI SUMATERA BARAT ” 1Leddy Alvinda, 1Syafridatati Program Studi Ilmu Hukum, 1Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, 2Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email : leddyalvinda@gmail.com ABSTRAK Tindak pidana pungutan liar bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki wewenang dan otoritas tertentu hal ini menjadi keresahan di masyarakat, untuk hal itu Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 membentuk SATGAS SABER PUNGLI untuk melakukan penegakan hukum dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar yang terjadi di masayarakat. Namun pada kenyataanya masih banyak praktik pungutan liar di Provinsi Sumatera Barat.Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pungurtan liar oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat? (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat dan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar?Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan analisis data kualitatif. Simpulan hasil penelitian : 1.Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat membagi diri menjadi 4 Pokja yaitu, Pokja Unit Intelijen, Pokja Unit Pencegahan, Pokja Penindakan, dan Pokja Unit Yustisi.2.Kendala yang dihadapi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pungutan liar adalah kurangnya Sosialisasi mengenai pungutan liar, kuarangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Satgas Saber Pungli, Tindak Pidana Pungutan Liar
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Sri Erlita |
Date Deposited: | 04 May 2021 02:47 |
Last Modified: | 04 May 2021 02:47 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/3618 |
Actions (login required)
View Item |