ANALISIS IMPLEMENTASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PADANG PANJANG

ELINA WATI, ELINA WATI and Nengah, Tela and Zulherman, Zulherman (2021) ANALISIS IMPLEMENTASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA PADANG PANJANG. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text bab i.pdf Download (3MB)
	Text bab ii-v.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text bab vi.pdf Download (3MB)
	Text abstrak.pdf Download (3MB)
	Text cover.pdf Download (3MB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (3MB)
	Text lampiran.pdf Download (3MB)

Abstract

Implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB ) merupakan suatu izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang terencana yang sesuai dengan tata ruang kota.Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang berusaha untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan pembangunan di Kota Padang Panjang agar terhindar dari ketidakteraturan pemukiman penduduk.Implementasi Izin mendirikan bangunan pada rumah tempat tinggal maupun yang lainnya merupakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam pengaturan dan tertib pembangunan pada umumnya dan khususnya bagi rumah tempat tinggal dan juga sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang seerta berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum atas bangunan tersebut.Disini dapat kita lihat apakah kebijakan tentang Izin Mendirikan Bangunan pada Permen Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No.5 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan ini sudah terimplementasi dengan baik atau tidak pada Perda No.4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung Kota Padang Panjang . Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Implementasi Izin Mendirikan Bangunan dilihat dari berbagai faktor-faktor masih belum maksimal, antara lain : (1) Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang Panjang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW ) Kota Padang Panjang serta perundang-undangan yang berlaku; (2 ) Studi kebijakan yang diterapkan agar dapat dipahami oleh masyarakat Kota Padang Panjang; (3) Pemerintah masih tolok ulur dan masih lemah dalam menghadapi segelintir orang yang menjadi tokoh masyarakat dalam melakukan pelanggaran pembangunan rumah tempat tinggal. Untuk itu diharapkan dari hasil studi ini Pemerintah Kota Padang Panjang dapat mengambil sikap dan langkah-langkah yang lebih baik dan efisien dalam mewujudkan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Kata Kunci : Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan, Kota Padang Panjang

Actions (login required)

View Item