ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : 11 / G / 2017 / PTUN. PDG TENTANG PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU PIMPINAN DPRD KOTA PADANG PERIODE 2014-2019

Herisman, Herisman and Lis, Febrianda and Sanidjar, Pebrihariati (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR : 11 / G / 2017 / PTUN. PDG TENTANG PEMBERHENTIAN H. ERISMAN, S.E SELAKU PIMPINAN DPRD KOTA PADANG PERIODE 2014-2019. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.pdf Download (231kB)
	Text bab i.pdf Download (180kB)
	Text bab ii-iii.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)
	Text bab iv.pdf Download (14kB)
	Text cover.pdf Download (507kB)
	Text lampiran.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelesaian perselisihan secara internal partai politik diatur dalam Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Poltik. Dalam Perkara Nomor.11/G/2017/PTUN PDG Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 171-578-2017 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Sisa Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 14 Juni 2017. Rumusan masalah : (1) Apakah pemberhentian H. Erisman, S.E. selaku Pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014 sampai 2019 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ? (2) Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor 11/G/2017/PTUN.PDG antara H. Erisman, S.E selaku penggugat melawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat selaku Tergugat ? Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada teori-teori dan doktrin-doktrin yang dikemukakan berbagai para ahli. Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan. Data dianalis secara normatif dan kualitatif. Simpulan (1)Pemberhentian H. Erisman selaku pimpinan DPRD Kota Padang Periode 2014 sampai 2019 tidak sesuai menurut peraturan perundang-undangan.(2) Pertimbangan Majelis Hakim (a) belum melalui prosedur Mahkamah Partai, (b) jangka waktu masa jabatannya belum habis Kata Kunci: Analisis, Putusan PTUN, Pemberhentian, Pimpinan DPRD

Actions (login required)

View Item