PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA ILEGAL MELALUI UPAYA NON PENAL OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMBAR

Ikke, Listanti and Uning, Pratimaratri and Eni, Kamal (2021) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA ILEGAL MELALUI UPAYA NON PENAL OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMBAR. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.pdf Download (111kB)
	Text bab i.pdf Download (2MB)
	Text bab ii-iii.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text bab iv.pdf Download (2MB)
	Text cover.pdf Download (717kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (2MB)
	Text lampiran.pdf Download (6MB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam melakukan pengelolaan harus memiliki izin pengelolaan. Ada 186 pulau di Sumatera Barat yang ruang lautnya dijadikan sebagai objek pariwisata. Pada umumnya, pulau-pulau tersebut tidak dikelola dengan baik. Salah satu pulau yang tidak memiliki izin pengelolaan adalah Pulau Sirandah. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal melalui upaya non penal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar? (2) Bagaimanakah efektivitas penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal oleh Ditpolairud terhadap ketahanan wilayah pesisir? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: 1. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar telah melakukan upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara illegal melalui beberapa kegiatan dan pendekatan. Kegiatan dan pendekatan yang tersebut telah terlaksana dengan baik. 2. Upaya penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal oleh Ditpolairud terhadap ketahanan wilayah pesisir telah efektif dilaksanakan. Kata Kunci: pulau, pesisir, non penal, ditpolairud.

Actions (login required)

View Item