URGENSITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Ahmad, Adiyaat Alqarni and Maiyestati, Maiyestati (2021) URGENSITAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KALA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-2019 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (284kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (36kB)
	Text BAB I.pdf Download (203kB)
	Text BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text BAB IV.pdf Download (40kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (153kB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pemilihan kepala daearah pada tahun 2020 dapat terkendala pelaksanaannya dikarenakan pandemi coronavirus disease- 2019.Rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana urgensi diadakannya pemilihan kepala daerah (pilkada) dimasa pandemi 2) Apakah pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di masa pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ini merupakan penilitian yang mengkaji studi dokumen. Data utamanya adalah data primer dan sekunder. analisi kualitatif, yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran- gambaran (deskripsi) dengan kata-kata Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ; 1) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada masa pandemi coronavirus disease tetap dilaksanakan dikarenakan urgensi dari pemilihan kepala daerah tersebut. pemilihan kepala daerah pada masa pandemi coronavirus disease apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dapat dikatakan bertentangan dengan asas pembangunan kesehatan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut tidak sejalan dengan asas kesehatan yang mana pemerintah harus mendahului hak-hak rakyat pada masa pandemi dibandingkan dengan melaksanakan pemilihan pada masa pandemi. Kata Kunci: Urgensi, Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19

Actions (login required)

View Item