PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( ITE ) (Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh)

Mutia, Yulia Sandela and Suamperi, Suamperi (2021) PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( ITE ) (Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (977kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text BAB I.pdf Download (245kB)
	Text BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text BAB IV.pdf Download (73kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (108kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (590kB)

Abstract

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dasar hukum kebebasan berpendapat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3), dan 28F tentang kebebasan berpendapat serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang- undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? 2) Bagaimanakah perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM? Pendekatan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, dan menggunakan sumber data: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan , jurnal-jurnal dan penelusuran data melalui internet. Simpulan dari hasil penelitian ini :1) Ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mendapat perlindungan dalam peraturan ini sehingga bertentangan dan tidak berkaitan mengenai perlindungan dengan Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang kebebasan berpendapat sehingga bertolak belakang. 2) Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM tidak adanya perlindungan sebagaimana mestinya. Kata Kunci : Perlindungan, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial.

Actions (login required)

View Item