KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW

Muhammad, Ichsan and Nurbeti, Nurbeti (2021) KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (817kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (188kB)
	Text BAB I.pdf Download (443kB)
	Text BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB)
	Text BAB IV.pdf Download (202kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (322kB)

Abstract

Sebagai produk hukum peraturan perundang-undangan dianggap sebagai suatu hal yang obyektif karena dibuat dalam proses dan teknis penyusunan yang taat akanasas hukum oleh lembaga perwakilan rakyat. Rumusan Masalah : 1)Bagaimanakah Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law? 2)Bagaimanakah Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Jenis penelitian ini adalah yuridis normative. Sumber data dari data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui Studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian: 1)Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus law dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan Undang-undang pada umumnya.Perubahan Undang-undang, atau pencabutan suatu Undang-undang yang selama ini lazim dilakukan di Indonesia adalah dengan menggunakan satu metode perubahan undang-undang mengubah atau mencabut satu Undang-undang saja dan tidak mengubah substansi lain yang ada dalam Undang-undang atau aturan tersebut. 2)Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mana prosedurnya harus memenuhi lima tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan atau penetapan, dan tahap pengundangan. Pembentukan Undang-undang harus partispatif. Begitu pun dalam membentuk Undang-undang dengan konsep Omnibus Law tersebut. Publik merupakan subjek dari berlakunya Undang-undang, yang mana harus berpartisipasi di dalam pembentukkan Undang-undang tersebut. Kata Kunci : Prosedur, Omnibus Law

Actions (login required)

View Item