IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI KINALI BERDASARKAN HAK ASAL USUL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI

Novika, Anggari and Sanidjar, Pebrihariati (2021) IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH NAGARI KINALI BERDASARKAN HAK ASAL USUL MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (835kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (84kB)
	Text BAB I.pdf Download (180kB)
	Text BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
	Text BAB IV.pdf Download (18kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (228kB)

Abstract

Penerapan otonomi daerah diberlakukan kepada Desa/Nagari sebagai lembaga pemerintah terkecil, termasuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul yang dimiliki oleh Pemerintah Nagari Kinali sebagaimana hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Nagari Kinali Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari? (2) Apakah Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Kinali dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari? (3) Bagaimanakah Upayaupaya Pemerintah Nagari Kinali dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintah Nagari? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pelaksanaan Kewenangan oleh Pemerintah Nagari Kinali adalah memastikan kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kewenangan Nagari. 2) Kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Kinali adalah terkait Kepemilikan Aset, Keterbatasan Regulasi dan Pelaksanaan Kewenangan. 3) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kinali adalah mengelola aset nagari dengan mengunakan aplikasi bernama sipades, pemerintah nagari telah mengirimkan permintaan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah tentang Retribusi Nagari. Kata Kunci: Pemerintah Nagari Kinali, Kewenangan, Hak Asal Usul

Actions (login required)

View Item