PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Theo, Satria D and Boy, Yendra Tamin (2021) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text COVER.pdf Download (707kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (35kB)
	Text BAB I.pdf Download (173kB)
	Text BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text BAB IV.pdf Download (46kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB)

Abstract

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 365 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, contoh kasus yang diperlukan tindakan Pengawasan DPRD adalah Penumpukan Alat Pelindung Diri di Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat. Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat? (2) Apakah Faktor Penghambat dan Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pasaman Barat? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data Data Primer dan Data Sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Bentuk Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Pasaman Barat adalah dibagi dalam 3 (tiga) Tahap yaitu: Tahapan Pengawasan terhadap Perencanaan APBD, Tahapan Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD, dan Pengawasan terhadap LKPj Kepala Daerah dalam melaporkan Pengunaan APBD Kabupaten Pasaman Barat 2) Faktor Penghambat atau Kelemahan dalam Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pasaman Barat adalah kurangnnya Profesionalisme Anggota Dewan, Sarana dan Prasarana yang masih kurang, dan minimnya pengalaman organisasi. Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Kabupaten Pasaman Barat.

Actions (login required)

View Item