IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA PADANG

BOBY, FIRMAN and Darmini, Roza and Boy, Yendra Tamin (2021) IMPLIKASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA PADANG. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.pdf Download (11kB)
	Text bab i.pdf Download (546kB)
	Text bab ii-iii.pdf Restricted to Registered users only Download (839kB)
	Text bab iv.pdf Download (172kB)
	Text cover.pdf Download (167kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah UU No. 2 Tahun 2011, Partai Politik mendapat bantuan keuangan yang disesuaikan dengan APBD masing-masing daerah. Tujuan dari bantuan keuangan tersebut adalah ditujukan untuk administrasi partai dan pendidikan politik. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana implikasi bantuan keuangan Partai Politik terhadap pendidikan politik di Kota Padang, selain itu tesis ini juga melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi oleh Partai Politik dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik di Kota Padang serta cara mengatasi kendala tersebut. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum, teori legal system, teori kemanfaatan hukum dan teori hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Hasil temuan dan pembahasan terlihat implikasi bantuan keuangan Partai Politik tersebut hanya berimplikasi terhadap pendidikan politik terhadap kader Partai Politik, hal ini terlihat dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik. Kendala yang dihadapi oleh Partai Politik dalam mengalokasikan dana bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik adalah aturan yang terdapat pada UU tidak ditafsirkan secara benar oleh Partai Politik, besaran dana pada masingmasing partai dan daerah tidak sama, permasalahan akuntabilitas Partai Politik dan sanksi yang sumir. Solusi dan strateginya adalah, melakukan sosialisasi mengenai peruntukkan dana bantuan keuangan Partai Politik dan pendidikan politik masayarakat, mencairkan dana bantuan keuangan Partai Politik sesuai dengan ketentuan tahun anggaran yang ditetapkan pemerintah yaitu pada awal tahun, menetapkan standar minimum bantuan keuangan Partai Politik yang akan diberikan kepada Partai Politik per suara harus sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci : Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik, Kepastian Hukum

Actions (login required)

View Item