MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN JALAN DI PROVINSI SUMATERA BARATPADA PERKARA NOMOR : 80/PID. SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST

Wahyuni, Syah Johan and Uning, Pratimaratri and Eva, Rita (2021) MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN JALAN DI PROVINSI SUMATERA BARATPADA PERKARA NOMOR : 80/PID. SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST. Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

	Text abstrak.pdf Download (455kB)
	Text bab i.pdf Download (933kB)
	Text bab ii-iii.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text bab iv.pdf Download (589kB)
	Text cover.pdf Download (660kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (3MB)

Abstract

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rumusannya mengatur tentang perbuatan suap. Di Sumatera Barat lima orang diamankan, diduga terlibat suap rencana pembangunan 12 ruas jalan yang anggarannya dari APBN-P 2016 dengan jumlah suap Rp.500.000.000,- . Permasalahan dalam penelitian: 1. Bagaimana mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBNP tahun 2016 untuk pengadaan jalan di Provinsi Sumatera Barat? 2. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pada pengadaan jalan di Provinsi Sumatera Barat pada perkara nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Jkt.Pst? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian; 1. Mekanisme penganggaran DAK pada APBN-P Tahun 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016, namun pelaksanaannya masih ada oknum melakukan korupsi dengan modus operandi pemberian suap dilakukan melalui perantara para pihak, dengan sumber dana suap berasal dari beberapa kontraktor, untuk menyamarkan sumber dana, menggunakan rekening keluarga dari perantara. 2. Unsur tindak pidana korupsi pada perkara nomor : 80/Pid.Sus/TPK/2016/PN-JKT.Pst berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang terdiri setiap orang, Memberikan atau menjanjikanisesuatu, Kepada pegawaiinegeri atau penyelenggarainegara, Dengan maksudisupaya pegawaiinegeri atau penyelenggarainegara tersebut berbuatiatau tidakiberbuat sesuatu dalamijabatannya yang bertentangan denganikewajibannya telah terpenuhi. Kata Kunci : modus operandi, korupsi, pengadaan, jalan

Actions (login required)

View Item