PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARN KAPAL TANPA IZIN MENGANGKUT MINYAK DAN GAS BUMI

Muhamad, Refri Yandri and Uning, Pratimaratri and Yetisma, Saini (2020) PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELAYARN KAPAL TANPA IZIN MENGANGKUT MINYAK DAN GAS BUMI. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.

[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) COVER.pdf

Download (197kB)
[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) ABSTRAK.pdf

Download (191kB)
[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) BAB I.pdf

Download (421kB)
[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (344kB)
[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (376kB)
[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (198kB)
[img] Text
19 MUHAMAD REFRI YANDRI (1510012111031) DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (300kB)

Abstract

Tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi diatur dalam Pasal 53 huruf b. PerkaraNomor :166/Pid.Sus/2017/PNPdg dimana terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 53 hruruf b, dipidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,-. Rumusan masalah adalah (1). Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izin mengangkut minyak dan gas bumi pada perkara putusan Nomor :166/Pid.Sus/PN Pdg?(2).Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pelayaran kapal tanpa izizn mengangkut minyak dan gas bumi? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sumber data yang digunakan adalahdata sekunder yang terdiri dari bahanhukum primer, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian, (1).Penerapan pidananya terdakwa telah melanggar Pasal 53 huruf (b)tentang minyak dan gas bumi dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. (2). Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap tindak pidana dalam perkara Nomor : 166/Pid.Sus/2017/PN Pdg menurut aspek yuridis dan non yurdis. Kata kunci : Penererapan, Pidana, Kapal, Izin

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto Hermanto
Date Deposited: 15 Jul 2020 08:49
Last Modified: 15 Jul 2020 08:49
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/401

Actions (login required)

View Item View Item