PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG DALAM MENYIDIK TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI KOSMETIK TANPA IZIN

Suci, Maharani. M and Syafridatati, Syafridatati and Yetisma, Saini (2021) PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG DALAM MENYIDIK TINDAK PIDANA MEMPRODUKSI KOSMETIK TANPA IZIN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 77. SUCI MAHARANI 1510012111032 COVER.pdf Download (330kB)
	Text 77. SUCI MAHARANI 1510012111032 ABSTRAK.pdf Download (167kB)
	Text 77. SUCI MAHARANI 1510012111032 BAB I.pdf Download (408kB)
	Text 77. SUCI MAHARANI 1510012111032 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)
	Text 77. SUCI MAHARANI 1510012111032 BAB IV.pdf Download (170kB)
	Text 77. SUCI MAHARANI 1510012111032 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB)

Abstract

Kosmetika merupakan salah satu sediaan farmasi yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Kosmetik yang beredar dimasyarakat harus memiliki izin dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 197 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada tanggal 14 Februari 2018 PPNS BBPOM telah menyita beberapa kosmetika yang tidak memiliki izin produksi.Rumusan masalah (1) Bagaimanakah perananPPNS BBPOM Kota Padang dalam menyidik pelaku tindak pidana memproduksi kosmetik tanpa izin?(2) Apasajakah kendala yang ditemukan PPNS BPOM Kota Padang dalam menyidik pelaku tindak pidana memproduksi kosmetik tanpa izin?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif, Simpulan hasil penelitian: (1) Peranan PPNS BBPOM merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahayanya menggunakan kosmetik yang tidak mempunyai izin edar. (2) Kendala yang ditemukan PPNSBBPOMyaitu faktor internal : (1) peraturan mengenai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), (2) kurangnya jumlah PPNS BBPOM, dan faktor eksternal : (1) kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahayanya menggunakan kosmetik tanpa izin produksi. Kata Kunci : PPNS BBPOM, Produksi, Kosmetik

Actions (login required)

View Item