ADELIA, RAMADHANI I and Fitriati, Fitriati and Yetisma, Saini (2021) PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN OPERASI (Studi Perkara Nomor : 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm). Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.
Text
86 ADELIA RAMADHANI I (1510012111171) bab i.pdf Download (379kB) |
|
Text
86 ADELIA RAMADHANI I (1510012111171) bab ii-iii.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) |
|
Text
86 ADELIA RAMADHANI I (1510012111171) bab iv.pdf Download (297kB) |
|
Text
86 ADELIA RAMADHANI I (1510012111171) cover, abstrak dan hlm pengesahan.pdf Download (182kB) |
|
Text
86 ADELIA RAMADHANI I (1510012111171) daftar pustaka.PDF Download (34kB) |
Abstract
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memiliki Izin Operasi diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm Terdakwa I telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) dengan ketentuan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku usaha peyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki Izin Operasi pada Perkara Nomor 317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki Izin Operasi pada Perkara Nomor 317/Pid.Sus/ 2018/PN.Bjm? Jenis penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen dengan analisis data secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penerapan pidana terhadap pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki Izin Operasi, semua unsur tindak pidana telah dipenuhi oleh terdakwa (2) Pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memiliki izin operasi adalah berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti yang merupakan unsur penting. Kata kunci: Penerapan, pidana, Tenaga Listrik, Izin
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hermanto UBH |
Date Deposited: | 13 Jul 2021 08:09 |
Last Modified: | 13 Jul 2021 08:09 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/4363 |
Actions (login required)
View Item |