KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Rido, Azhari and Nurbeti, Nurbeti and Sanidjar, Pebrihariati (2021) KAJIAN YURIDIS KEBERADAAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) MENURUT PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA. Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text 51 RIDO AZHARI (1510012111165) COVER ABSTRAK DAN HLM PENGESAHAN.pdf Download (59kB)
	Text 51 RIDO AZHARI (1510012111165) DAFTAR PUSTAKA.PDF Download (274kB)
	Text 51 RIDO AZHARI (1510012111165)BAB I.pdf Download (411kB)
	Text 51 RIDO AZHARI (1510012111165)BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB)
	Text 51 RIDO AZHARI (1510012111165)BAB IV.pdf Download (172kB)

Abstract

Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila adalah lemabaga negara yang dibentuk oleh Presiden dalam mengawal nilai-nilai Pancasila. Rumusan masalah (1). Bagaimana Pembentukan dan kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pancasila (2) Bagaimana konsekuensi hukum dari pelaksanaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (3). Apa urgensi pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif menggunakan sumber data terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder,dan Bahan Hukum Tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif.Hasil peneltian adalah (1) lembaga BPIP adalah lembaga negara yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap sepanjang Peraturan presiden yang menjadi dasar pembentukannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan lainnya. (2) BPIP dibentuk oleh Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila mempunyai konsekuensi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya BPIP mempunyai susunan organisasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila.(3) Urgensi pembentukan BPIP dilatarbelakangi oleh upaya preventif dari pemerintah terhadap perilaku-perilaku anti Pancasila. Namun pemerintah melalui lembaga ini menafsirkan Pancasila secara tidak utuh yang hanya memfokuskan pada Ideologi padahal ada nilai-nilai lain yang dibawa oleh Pancasila. Kata kunci : Ideologi, Lembaga, BPIP

Actions (login required)

View Item