IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DI KOTA PADANG

THESA, ROSALINA and Maiyestati, Maiyestati and Suamperi, Suamperi (2021) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text 61 THESA ROSALINA (1510012111233) BAB I.pdf Download (226kB)
	Text 61 THESA ROSALINA (1510012111233) BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB)
	Text 61 THESA ROSALINA (1510012111233) BAB IV.pdf Download (159kB)
	Text 61 THESA ROSALINA (1510012111233) COVER, ABSTRAK DAN HLM PENGESAHAN.pdf Download (1MB)
	Text 61 THESA ROSALINA (1510012111233) DAFTAR PUSTAKA.PDF Download (460kB)

Abstract

Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan dengan banyak negara yurisdiksi, salah satunya persyaratan harus dipenuhi, Indonesia mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk mengakses informasi keuangan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kota Padang. 2) Apa saja kendaladihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kota Padang. 3) Apa saja upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalamAkses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kota Padang. Metode penelitian penulis gunakan dalam skripsi ini adalah hukum sosiologis, sumber data primer dan data skunder.Teknik pengumpulan data dengan wawanacara dan studi dokumen data analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: 1) prosedur pemeriksaan pajak tentang akses informasi keuangan, adanya kecurangan wajib pajak, maka dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, tetapi apabila nihil makai wajib pajak dianggap sudah memenuhi semua kewajibannya. 2) Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam akses informasi keuangan yaitu bank, menutupi Akses Informasi Keuangan wajib pajak karena tidak transparan. 3) Upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yaitu membuat kesepakatan antara bank dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses informasi keuangan. Kata Kunci : Implementasi, Akses Informasi Keuangan, Perpajakan.

Actions (login required)

View Item