IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DI KOTA PADANG

THESA, ROSALINA and Maiyestati, Maiyestati and Suamperi, Suamperi (2021) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DI KOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

[img] Text
61 THESA ROSALINA (1510012111233) BAB I.pdf

Download (226kB)
[img] Text
61 THESA ROSALINA (1510012111233) BAB II-III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (330kB)
[img] Text
61 THESA ROSALINA (1510012111233) BAB IV.pdf

Download (159kB)
[img] Text
61 THESA ROSALINA (1510012111233) COVER, ABSTRAK DAN HLM PENGESAHAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text
61 THESA ROSALINA (1510012111233) DAFTAR PUSTAKA.PDF

Download (460kB)

Abstract

Indonesia telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional dibidang perpajakan dengan banyak negara yurisdiksi, salah satunya persyaratan harus dipenuhi, Indonesia mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk mengakses informasi keuangan. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kota Padang. 2) Apa saja kendaladihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam Akses Informasi Keuangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kota Padang. 3) Apa saja upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalamAkses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu Kota Padang. Metode penelitian penulis gunakan dalam skripsi ini adalah hukum sosiologis, sumber data primer dan data skunder.Teknik pengumpulan data dengan wawanacara dan studi dokumen data analisis secara kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian: 1) prosedur pemeriksaan pajak tentang akses informasi keuangan, adanya kecurangan wajib pajak, maka dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, tetapi apabila nihil makai wajib pajak dianggap sudah memenuhi semua kewajibannya. 2) Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam akses informasi keuangan yaitu bank, menutupi Akses Informasi Keuangan wajib pajak karena tidak transparan. 3) Upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan yaitu membuat kesepakatan antara bank dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakses informasi keuangan. Kata Kunci : Implementasi, Akses Informasi Keuangan, Perpajakan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Hermanto UBH
Date Deposited: 14 Jul 2021 03:46
Last Modified: 14 Jul 2021 03:46
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/4380

Actions (login required)

View Item View Item