Venni, Suhatman and Syafridatati, Syafridatati and Uning, Pratimaratri (2021) KOORDINASI KERJA ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI KONSERVASI DAYA ALAM SUMATERA BARAT DENGAN POLRES AGAM DALAM MENYIDIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KEPALA KAMBING HUTAN YANG DILINDUNGI. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
Text
52. VENNI 1510012111007 COVER.pdf Download (68kB) |
|
Text
52. VENNI 1510012111007 ABSTRAK.pdf Download (49kB) |
|
Text
52. VENNI 1510012111007 BAB I.pdf Download (176kB) |
|
Text
52. VENNI 1510012111007 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) |
|
Text
52. VENNI 1510012111007 BAB IV.pdf Download (51kB) |
|
Text
52. VENNI 1510012111007 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (54kB) |
Abstract
Kambing Hutan Sumatera (capricornis sumatraensis) sebagai salah satu 1 satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Pasal 20 ayat (2) dengan ketentuan pidana pada Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. kasus yang terjadi pada awal 2019 telah terjadi perdagangan kambing hutan sumatera di Lubuk Basung Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah Koordinasi Kerja antara PPNS BKSDA dengan Polres Agam dalam menyidik tindak pidana perdagangan kambing hutan sumatera ? (2) Apakah kendala yang ditemukan PPNS BKSDA Sumatera Barat dengan Polres Agam dengan menyidik tindak pidana perdagangan kepala kambing hutan sumatera ? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Bentuk koordinasi kerja BKSDA Sumatera Barat dengan Polre Agam dengan pengiriman Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan untuk memulai Penyidikan dalam Penyidik Polres Agam, pihak POLRI dalam hal penangkapan (2) Kendala dalam PPNS BKSDA yaitu : kurangnya personil dalam menangani masalah, kurangnya sarana dan prasarana pada kegiatan sosialisasi, jumlah anggaran untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terbatas. Dan di Polres Agam belum ada ditemukan kendala dalam menyidik tindak pidana perdagangan satwa karena antusias murni masyarakat yang melaporkan. Kata Kunci : koordinasi,PPNS,BKSDA,kambing hutan
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Erlya Wahyuni |
Date Deposited: | 16 Aug 2021 07:31 |
Last Modified: | 16 Aug 2021 07:31 |
URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/4510 |
Actions (login required)
View Item |