Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Peserta Kampanye Pemilu yang Menggunakan Fasilitas Pemerintah (Studi Perkara Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt)

M, Chairul Fajri and Yetisma, Saini and Rianda, Seprasia (2021) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Peserta Kampanye Pemilu yang Menggunakan Fasilitas Pemerintah (Studi Perkara Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 83. M.CHAIRUL 1510012111141 COVER.pdf Download (111kB)
	Text 83. M.CHAIRUL 1510012111141 ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text 83. M.CHAIRUL 1510012111141 BAB I.pdf Download (200kB)
	Text 83. M.CHAIRUL 1510012111141 BAB II-III.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text 83. M.CHAIRUL 1510012111141 BAB IV.pdf Download (94kB)
	Text 83. M.CHAIRUL 1510012111141 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (96kB)

Abstract

Tindak pidana kampanye pemilu menggunakan fasilitas negaradiatur dalamPasal 521 ayat (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara Nomor. 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt, perbuatan MN telah terbukti melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h. Hakim menjatuhkan hukuman selama 7 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000.Rumusan Masalah (1).Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap peserta kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah pada putusan No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt?(2).Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap peserta Pemilu yang menggunakan fasilitas Pemerintah pada perkara No 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt.? Jenis Penelitian adalah hukum normatif, sumber data sekunder terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian. (1)Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana peserta kampanye pemilu yang menggunakan fasilitas pemerintah dalam putusan Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt, terdakwa melanggar Pasal 521 ayat (1) Jo pasal 280 ayat (1) huruf h Undangundang No 7 Tahun 2017, dan telah terpenuhi unsur-unsurnya didasarkan fakta hukum baik melalui keterangan saksi dan terdakwa, maupun alat bukti yang dilihat dalam persidangan. (2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt sebelum menjatuhkan putusan hakimterlebih dahulumempertimbangkan berbagai aspekyuridis dan non yuridis. Kata Kunci : pertanggungjawaban, pidana, pemilu, pemerintah

Actions (login required)

View Item