PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJA SAMA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

Tasliatul Fuaddi, Fuadi and Boy, Yendra Tamin and Maiyestati, Maiyestati (2021) PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJA SAMA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH. Masters thesis, Universitas Bung HattaFakultas Hukum.

	Text Tesis T Fuadi Point 4 FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Tesis T Fuadi point 1.pdf Download (878kB)
	Text Tesis T Fuadi point 2.pdf Download (468kB)
	Text Tesis T Fuadi point 3.pdf Download (17kB)

Abstract

PEMANFAATAN HUTAN POLA KERJA SAMA PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Tasliatul Fuaddi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang Email: tasliatulfuaddi76@gmail.com Abstrak Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaksanaan pemanfaatan hutan di Indonesia wajib dilakukan melalui pemberian izin usaha atau izin pemungutan, namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan semenjak tahun 2017 memberikan alternatif pilihan lain untuk pemanfaatan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi melalui mekanisme kerja sama yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah kerja sama pemanfaatan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukumnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan tersebut dalam hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan hutan dengan pola kerja sama pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Indonesia dan untuk menganalisis kedudukan hukum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalam Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dalam bentuk preskiptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola kerja sama pemanfaatan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagian tidak sesuai dengan prinsip pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, disamping itu peraturan tersebut kedudukan hukumnya lemah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibidang kehutanan dan juga melanggar Asas Legalitas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)dalam undang-undang Administrasi Pemerintahan. Kata kunci : Pemanfaatan hutan, kerja sama, Kesatuan Pengelolaan Hutan, hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah THE UTILIZATION OF FORESTS A COOPERATION PATTERN IN FOREST MANAGEMENT UNITY IN THE AUTHORITRELATIONSPECTIVE OF CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS Tasliatul Fuaddi, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang Email: tasliatulfuaddi76@gmail.com Abstract Since the enactment of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, the implementation of forest utilization in Indonesia must be carried out through the granting of business permits or collection permits, however, the Minister of Environment and Forestry since 2017 has provided other alternative options for forest utilization in Forest Management Units in Forests Protection and Production Forests through a collaborative mechanism, namely by issuing a Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number P.49 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 9/2017 concerning Cooperation in Forest Utilization in Forest Management Units. The formulation of the problem of this research is how the cooperation of forest utilization in the Forest Management Unit in Indonesia and what is the legal position of the Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Cooperation in Forest Utilization in Forest Management Units in relation to the Authority of the Central and Regional Governments. This study aims to analyze forest utilization with a cooperative pattern of Forest Management Units in Indonesia and to analyze the legal position of the Minister of Environment and Forestry's Regulation on Forest Utilization Cooperation in Forest Management Units in the Relationship of Central and Regional Government Authorities. This research is a descriptive normative legal research in a prescriptive form using a statutory approach and a conceptual approach. The results showed that the pattern of cooperation in forest utilization in Forest Management Units is partly not in accordance with the principle of division of authority between the central and regional governments, besides that this regulation has a weak legal position because it contradicts higher laws and regulations in the forestry sector and also violates the Principle of Legality. The General Principles of Good Governance (AUPB) in the Government Administration Law. Keywords: Forest utilization, cooperation, Forest Management Units, authority relations between the Central and Regional Governments

Actions (login required)

View Item