HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR DPRD KOTA SOLOK SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK

Atia, Rahayu Putri and Sanidjar, Pebrihariati (2021) HAK DAN KEWAJIBAN APARATUR SIPIL NEGARA KANTOR DPRD KOTA SOLOK SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ETIKA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SOLOK. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text ATIA RAHAYU COVER, HALAMAN PENGESAHAN, PERSETUJUAN, ABSTRAK DAN DAFTAR ISI.pdf Download (721kB)
	Text ATIA RAHAYU PENDAHULUAN.pdf Download (242kB)
	Text ATIA RAHAYU KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (17kB)
	Text ATIA RAHAYU FULLTEKS.pdf Restricted to Repository staff only until 23 October 2021. Download (1MB)

Abstract

Kota Solok merupakan daerah yang melaksanakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat suatu aturan yang di tuangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara.Rumusan masalah dalam Penelitian 1) Apakah Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor DPRD Kota Solok dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok 3) Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) kantor DPRD Kota Solok sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Metode Penelitian yang di gunakan, Penelitian Hukum Sosiologis dengan menggunakan Sumber Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data dengan Wawancara dan Studi Dokumen, kemudian di Analisa dengan Analisis Kualitatif. Hasil penelitian: 1) Hak ASN telah terpenuhi sementara kewajibannya hanya sebagian yang melaksanakan.2) Kendala yang dihadapi ASN dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak maksimalnya pengawasan terhadap ASN dan kurangnya sosialisasi tentang Perda Etika. 3) Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Solok adalah melakukan pengkajian ulang Perda Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan Kota Solok. Kata Kunci : ASN, Kota Solok

Actions (login required)

View Item