PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)

M, Jorghi Rialki and Syafridatati, Syafridatati (2021) PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text cover.pdf Download (805kB)
	Text bab 1.pdf Download (189kB)
	Text bab 4.pdf Download (92kB)
	Text Draft SKRIPSI M Jorghi Rialki..pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB)

Abstract

Pelaksanaan diskresi kepolisian diatur Pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU No. 2 tahun 2002. Contohnya kasus penyelesaian tindak pidana penganiyaan ringan terhadap korban berinisial VVS dan pelaku saudara kandung yang berinisial VS pada tanggal 11 Mei tahun 2019. Rumusan masalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian pada penghentian penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang? 2. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan? Penlitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosioligis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan melalui studi dokumen, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatf. Simpulan hasil penelitian, 1. Pelapor melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan lalu dilakukan visum untuk melihat adanya unsur kekerasan pada diri korban dan juga memutuskan apakah tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana ringan ataupun berat, dibuatkan laporan resmi diserahkan kepada penyidik guna melengkapi saksi serta keterangan lainnya. Kepolisian memberikan opsi kepada kedua pihak untuk melakukan mediasi, apabila terlapor mau bertanggung jawab, lalu kedua pihak melakukan perdamaian diatas kertas, dengan surat pernyataaan tersebut, maka pihak pelapor mengajukan permohonan. untuk mencabut laporan kasus penganiayaan. 2. Kurang efisiennya proses penyidikan, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki polisi di dalam lembaganya, kurang adanya kerjasama di masyarakat.

Actions (login required)

View Item