PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)

Aulia, Fadilah and Yetisma, Saini and Deaf, Wahyuni Ramadhani (2021) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MENYELENGGARAKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN TANPA IZIN PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text (cover, abstrak, daftar isi) aulia fadilah(1).pdf Download (1MB)
	Text (pendahuluan) aulia fadilah(3).pdf Download (4MB)
	Text (simpulan saran) aulia fadilah(4).pdf Download (451kB)
	Text skripsi aulia ok.pdf Restricted to Repository staff only Download (16MB)

Abstract

Penyelenggaraan pendidikan harus memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana diatur pada Pasal 62 Ayat (1) UU Sisdiknas. Namun pada kenyataannya masih ada satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin, sebagaimana yang ditemukan pada kasus dengan putusan nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana secara bersama-sama menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana secara bersama-sama menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN Tbk? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif; sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Masing-masing terdakwa dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana, dengan memerhatikan unsur-unsur pertanggungjawaban seperti pasal yang dilanggar, adanya kesalahan, kemampuan dan tidak ada alasan pemaaf. Maka dalam perkara ini bentuk pertanggungjawaban diterapkan bentuk strict liability (2) Pertimbangan Hakim yuridis yang didasarkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, meliputi surat dakwaan, tuntutan jaksa, alat bukti, barang bukti, keterangan terdakwa, putusan dan adapun pertimbangan non yuridis dengan memperhatikan hal meringankan yaitu memberikan manfaat besar untuk masyarakat Karimun dengan adanya universitas, yang memberatkan perbuatan para terdakwa merugikan mahasiswa .

Actions (login required)

View Item