KEDUDUKAN LEMBAGA SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Novia, Ade Yulia and Sanidjar, Pebrihariati and Suamperi, Suamperi (2021) KEDUDUKAN LEMBAGA SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 11. NOVIA 1510012111168 COVER.pdf Download (745kB)
	Text 11. NOVIA 1510012111168 BAB I.pdf Download (272kB)
	Text 11. NOVIA 1510012111168 BAB II-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text 11. NOVIA 1510012111168 BAB IV.pdf Download (92kB)
	Text 11. NOVIA 1510012111168 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (98kB)

Abstract

Pelayanan Perizinan dilakukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS) yang dilaksanakan dan dikelola oleh Lembaga OSS. Lembaga Online Single Submission (OSS) menurut Pasal 1 Angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal. Rumusan masalah (1). Bagaimanakah kedudukan lembaga Online Single Submission (OSS) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 (2). Apakah konsekuensi hukum dari pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan analisa data kualitatif. Hasil dari penelitian adalah (1). Lembaga OSS berkedudukan sebagai lembaga yang berada dibawah presiden yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden yang mana keberadaan lembaga OSS dapat mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang kedudukannya lebih tinggi yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) (2). Akibat hukum yang timbul dari pemberlakuan sistem OSS adalah adanya sanksi bagi setiap pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan dengan sistem OSS, adanya insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS serta timbulnya pemborosan anggaran. Kata Kunci : Perizinan, Lembaga OSS, BKPM.

Actions (login required)

View Item