IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMANPROVINSI SUMATERA BARAT

Afrijon, Afrijon and Nurbeti, Nurbeti and Suamperi, Suamperi (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN AGAM DENGAN KABUPATEN PADANG PARIAMANPROVINSI SUMATERA BARAT. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

	Text 14. AFRIJON 1210012111269 COVER.pdf Download (109kB)
	Text 14. AFRIJON 1210012111269 ABSTRAK.pdf Download (76kB)
	Text 14. AFRIJON 1210012111269 DAFTAR ISI.pdf Download (74kB)
	Text 14. AFRIJON 1210012111269 BAB I.pdf Download (1MB)
	Text 14. AFRIJON 1210012111269 BAB II-III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 14. AFRIJON 1210012111269 BAB IV.pdf Download (1MB)
	Text 14. AFRIJON 1210012111269 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)

Abstract

Persoalan batas daerah di Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman merupakan persoalan administratif yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang harus segera dilaksanakan. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman bertujuan untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti batas daerah antar Kabupaten. Rumusan masalah dari penelitian adalah 1) Bagaimanakah Implementasi batas daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam oleh Kantor PUPR berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?.2) Bagaimanakah dampak terhadap Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Padang Pariaman dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat ?. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian adalah: 1) Berdasarkan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. 2)Kantor PUPR Padang Pariaman merasa dirugikan karena Kawasan pembangunan yang berkurang dan aset-aset Kabupaten Padang Pariaman yang sekarang menjadi milik Kabupaten Agam, Kantor PUPR masih melaksanakan pembangunan di daerah tersebut. Kata kunci : Implementasi, Batas Daerah

Actions (login required)

View Item