PERANAN FISKUS DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENERAPANNYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

Riri, Sabrina and Maiyestati, Maiyestati and Nurbeti, Nurbeti (2021) PERANAN FISKUS DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PENERAPANNYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.

[img] Text
22. RIRI 1510012111191 COVER.pdf

Download (279kB)
[img] Text
22. RIRI 1510012111191 PENDAHULUAN.pdf

Download (280kB)
[img] Text
22. RIRI 1510012111191 PENUTUP DAN DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (194kB)
[img] Text
22. RIRI 1510012111191.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (551kB)

Abstract

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Pajak penghasilan adalah Pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, pada kenyataannya penerimaan pajak belum maksimal. Estimasi pendapatan PPh 21 tahun 2017 pada KPP Pratama Padang Satu sebesar 413,177,960,000,- pertahun, kenyataannya pendapatan pajak PPh 21 sebesar 377,932,453,257,- atau 91,46 persen dari estimasi pendapatan. Rumusan Masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Fiskus dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan yang diterima pada KPP Pratama Padang Satu? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Fiskus dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan yang diterima pada KPP Pratama Padang Satu? 3). Apa saja upaya yang dilakukan Fiskus ketika menghadapi kendala dalam melakukan pemungutan pajak penghasilan yang diterima pada KPP Pratama Padang Satu? Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah hukum sosiologis. Hasil penelitian adalah: 1). Tugas dan kewenangan fiskus dalam pemungutan pajak yaitu sebagai badan pengawasan, fungsional pemeriksaan, dan pelayanan masyarakat. 2). Kendala-kendala yang dihadapi fiskus dalam pemungutan pajak yaitu kurang konsisten data pajak penghasilan yang dilaporkan, kurang pengetahuan masyarakat tentang kosekwensi memanipulasi data penghasilan. 3). Upaya yang dilakukan menghadapi kendala yaitu sosialisasi, surat himbauan, visit, pemeriksaan pajak, sanksi administrasi. Kata Kunci : Fiskus, Pemungutan, Pajak Penghasilan

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Erlya Wahyuni
Date Deposited: 13 Sep 2021 03:47
Last Modified: 13 Sep 2021 03:47
URI: http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/6484

Actions (login required)

View Item View Item