PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN)

YOGI, SYAMSU and Fitriati, Fitriati and Syafridatati, Syafridatati (2021) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN). Diploma thesis, UNIVERISTAS BUNG HATTA.

	Text BAB I YOGI SYAMSU.pdf Download (181kB)
	Text BAB II YOGI SYAMSU.pdf Download (94kB)
	Text daftar pustaka Yogi Syamsu.pdf Download (233kB)
	Text cover YOGI SYAMSU.pdf Download (1MB)
	Text FULTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN) 1 Yogi Syamsu 2 , Fitriati , Syafridatati 1 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Bung Hatta 2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Ekasakti Email : syamsuyogi@gmail.com ABSTRAK Menggunakan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Tindak pidana yang terjadi dalam putusan Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN, terdakwa melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin yang berhak. Rumusan masalah : (1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN ? Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Terdakwa dijatuhkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah. (2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Pidana, Penggunaan Tanah, Izin

Actions (login required)

View Item